MEMBANGUN INDONESIA ‘DARI PINGGIRAN’ LEWAT REVITALISASI SOSIO-BUDAYA KAMPUNG

Refleksi ‘Ultah Pradana JAPUNG Nusantara’
(Bagian I, Besambung)

MEMBANGUN INDONESIA ‘DARI PINGGIRAN’ LEWAT REVITALISASI SOSIO-BUDAYA KAMPUNG

Oleh: M. Dwi Cahyono dan JAPUNG Nusantara’
Tulisan ini sengaja dibuat sebagai semacam ‘refleksi’ terhadap visi, misi dan kiprah Jaringan Kampung (JAPUNG) Nusantara, yang pada tanggal 17 Januari lalu memsuki usia satu tahun. Ulang tahun perdana JAPUNG Nusantara baru diselenggarakan secara bersahaja di Wisma Handayani sekitar Selecta di wilayah Kota Batu pada tanggal 20-21 Januri 2017. Serangkain bagi (sharing) pengalaman oleh para ‘pebhakti kampung’ di kampungnya masing-masing serta presentasi oleh para pakar dilakukan, dengan diselingi pentas seni kecil, yang jauh jauh dari pesta pora, sebaliknya mengedepankan pada ‘introspeksi untuk prospeksi’ diri agar kelak lebih kontributif bagi Nusantara.

A. Mengapa Memulai dari Kampung

Pada kawasan pusat kota (down town), keberadaan kampung disikapi sebagai ‘ngribeti’ atau dituding sebagai ‘biang bagi kekumuhan dan kesemrawutan kota, basis kemiskinan kota’, dan citra-citra negatif lainnya. Beberapa diantara kampung-kampung di kawasan perkotaan ditilik dari hukum agraria diberi status ‘permukiman yang tak mempunyai legalitas’, dan karenanya menjadi sasaran penggusuran. Tanpa harus digusur pun, sesungguhnya berat rasanya warga kampung untuk dapat bertahan hidup di tengah kepungan gudung menjulang dan kemahalan biaya hidup di perkotaan. Apalagi pembangunan kota besar (baca ‘metropolitan’) cenderung didesain sebagai tidak memberi ‘ruang hidup’ bagi kampung. Pembangunan kota diarahkan untuk terbebas dari keberadaan kampung di pusat kota dengan merelokasikan kampung ke permukiman berpola Rusun atau Rusunawa di pinggirian kota. Harga tanah pada pusat kota yang melambung menjadi pertimbangan bagi warga kampung untuk lebih baik menjual tanah miliknya lantas hijrah ke pinggiran kota. Satu per satu kampung raib atau setidaknya menciut di wilayah pusat kota. Kalaupun ada yang ngotot bertahan di pusat kota, pilihannya adalah mencacah tanah miliknya yang tidak luas dalam bentuk petak-petak kecil untuk dibagikan ke sanak keturunannya, sehingga terbangun permukiman padat penduduk. Belum lagi ditambah oleh kehadiran warga baru yang turut ‘njubeli’ lorong-lorong sempit kampung di perkotaan.

Gotong-royong menghijaukan kampung di kampung Glintung Go Green, Malang

Lantaran kampong diposisikan ‘pinggiran’, maka sebutan ‘kampungan’ dikonotasikan dengan tertinggal, dikesankan tidak modern. Oleh karena itu tak sedikit anak muda yang malu mengaku dirinya sebagai ‘warga kampung’ atau ‘wong ndeso’, meski realitas tinggalnya tidak berada di pusat kota. Kampung bukan alternasi yang dipersepsi sebagai ‘tak layak untuk dipilih’ olehnya. Padahal sejak sebermula ‘kesatuan wilayah terkecil (micro)’ di negeri ini adalah kampung, dan karena itu kampung lah yang sesungguhnya mempunyai akar historis, yang menjadi basis bagi pertumbuhan dan perkembangan sosio-budaya lokal.

B. Akar Historis Kampung

Sebagai istilah, kata ‘kampung’ tidak terdapat dalam Bahasa Jawa Kuna dan Jawa Tengahan. Istilah yang ada dalam Bahasa Jawa Baru ini ada kemungkinan diserap dari Bahasa Melayu, yang mengenal kata ‘kampung, kampuang, gampong, atau variannya’. Dalam sumber data tekstual, yang berupa prasasti dan susastra Jawa Kuna dan Tengahan, tatkala desa diistilahi dengan ‘wanua’ atau ‘wanwa’, wilayah adminaistratif yang lebih kecil daripada desa atau bagian dari desa dinamai ‘anak wanua/wanwa’. Ketika desa lazim dinamai ‘thani’ semenjak abad ke-12 Masehi, sebutan baginya adalah ‘anak thani’. Pejabat yang memimpin suatu desa dinamai ‘rama’ – istrinya disebut ‘rena’, sedangkan sebutan bagi pejabat yang memimpin kampung masih belum jelas. Namun, terdapat istilah jabatan ‘lurah dan kubayan’, yang dapat dipertimbangkan terkait dengannya.

kampung jamus kauman Magelang

Anak wanua atau anak thani adalah buah pemekaran dari suatu wanua/thani seiring dengan lahirnya areal-areal permumukiman baru mengelilingi – di penjuru mata angin – permukiman yang lebih awal, sehingga terdapat formula ‘4+1, atau kelipatannya menjadi (4 x 2) + 1 dst.’, yakni sebuah areal permukiman pemula di titik sentrum (tengah) ditambah dengan empat atau kelipatan area permukiman yang lebih baru pada penjuru mata angin darinya. Masing-masing areal pemukiman inilah yang lazim disebut ‘dusun, dukuh atau kampung’. Pada fomula yang acap dinama system ‘manca lima (monco limo)’ ini, pusat desa ditempatkan pada pada dusun/ dukuh/kampung pemula yang berada di posisi tengah, yang dinama ‘krajan’. Istilah ‘krajan’ mengadaptasi kata ‘kerajaan atau karajyan’ dalam arti pusat pemerintahan. Oleh Karena itu, balai desa dan fasilitas-fasiltas umum lainnya, seperti pasar, tempat peribadatan, sekolah, dsb. yang penting bagi desa umumya berada disini.

Sebagai suatu kesatuan, sejumlah dusun/dukuh/kampung di satu desa berelasi satu sama lain dalam jaringan atau sistem pemeritahan lokal. Inilah jaringan sosial-budaya terkecil, yang ada di tingkat desa. Jaringan yang lebih luas adalah apa yang sejak Masa Pemerintahan Kerajaan Kadiri (XII-XIII Masehi) dinamai ‘wisayapumpunan’, yakni kesatuan dari sejumlah desa, yang terdiri atas desa utama (dalem thani) ditambah dengan empat atau kelipatannya dari desa-desa lain di penjuru mata angin darinya. Ditilik dari dalem thani, desa-desa sekeliling itu merupakan desa-desa tetangga (wanua tpi siring) yang terjalin satu sama lain. Dengan jaringan pemerintahan dan sosio-kultural demikian, tergambar bahwa hubungan ketetanggan yang harmonis antar desa dijunjung tinggi pada jamannya.

Kampung Bangun Mulya Paser Penajam Kaltim

Masing-masing desa atau bahkan dusun/dukuh/kampung boleh jadi memiliki tata cara (mowo coro) setempat, yang dalam hal tertentu berlainan, namun sebagai kesatuan social dan budaya di tingkat desa, maka muncul sebutan ‘deso mowo coro’. Tata cara itulah yang merupakan buah kesepakatan warga bersangkutan untuk dijadikan piranti dalam rangka menciptakan keteraturan (order) atau semacam ‘hukum lokal’, baik yang diturunkan secara lisan atau dikodifikasikan secara tertulis. Hal ini mengingatkan kita pada ‘awig-awig’ dalam Bali, yang beberapa diantaranya terbukti disuratkan dalam bentuk prasasti tembaga (tamra-prasasti). Mutiara kata itu (‘deso mowo coro’) menjadi warning (permohonan perhatian) agar siapapun – baik warga setempat ataupun pendatang – yang berada di sautu desa musti tunduk dan taat pada peraturan setempat. Tergambar padanya bahwa sikap dan tindakan adaptif dan telereansi dijunjung tinggi pada konteks sosio-budaya ini.

Masing-masing dusun/dukuh/kampong memiliki ‘tokoh’ – baik realistis atupun mitis – yang dianggap sebagai ‘sing mbabad atau sing mbedah krawang’, dalam arti orang yang pertama kali membuka (mbabad, mbedah) hutan untuk dijadikan permukiman. Terdapat keyakinan setempat bahwa setelah meninggal tokoh pionir ini disemanyamkan di suatu tempat – acap berada di bawah pohon besar, dekat sumber air (tuk, sendhang), lereng atau puncak bukit (rabut) atau tempat-tempat lain yang dipandang templum, dengan petanda berupa sebuah atau dua buah batu tegak (semacam ‘menhir’). Tempat persemayaman tokoh yang dihormati (di-pundi) inilah yang dinamai dengan ‘pundi+an (punden)’.

Dr.Andang Bachtiar (Geolog Merdeka/Pembakti Japung) dan Didik Nini Thowok ( Penari/Pembakti Japung) saat di Festival kampung Buntoi. Foto Doc: Panitia Festival Kampung Buntoi Kalteng

Tokoh yang dihormati itu ketika masih hidup ‘dituakan’, atau lantaran usianya maka disebut dengan ‘buyut’. Pada sumber data prasasti di Jawa, sebutan ‘buyut’ banyak dijumpai, untuk menyebut tokoh yang dihormati atau bahkan berkemampuan menjadi pelindung. Misalnya, kitab gancaran Pararaton mengkisahkan tentang ‘Buyut Badander’, yang atas prakarsa dan jasa Gajahmada diposisikan sebagai ‘pelindung’ bagi Jayanegara ketika dalam pengungsian (eksodus), lantaran pusat pemerintahan (kadatwan) Majapahit diduduki oleh pemberontak ra Kuti dan ra Semi. Sesuai dengan sebutannya, yakni ‘buyut’, maka tempat persemayamannya setelah mangkat dinamai ‘kabuyutan’ – suatu istilah yang lazim digunakan di tatar Sunda.

Pembukaan Festival Kampung Cempluk Malang

Selaras dengan tradisi kayaknian budaya megalitik, yang berlatar religis ‘pemujaan terhadap arwah nenek-moyang (ancestors worship)’ bahwa roh nenek-moyang (leluhur, hyang atau dang hyang – kini disebut ‘dhayang’) dipercayai mampu menjadi ‘pelindung (protector)’ terhadap warga dan lingkungan tinggal mereka, maka tokoh mitis ini diberi sebutan ‘sing mbau rekso’. Unsur sebutan ‘rekso’ dalam perkataan itu mengingatkan kita kepada apa yang dalam sumber data prasasti dihubungkan dengan tokoh ‘bhattara’ yang diyakini dapat ‘mangraksa – dalam Bahasa Jawa Baru diistlahi ‘ngrekso’ para mamangkunya. Tempat untuk berbakti (memuja) terhadapnya disebut ‘prasadha kabhaktyan’.

Dalam batasan istilah administrasi pemerintahan Indonesia sekarang, wilayah administrasi pemerintahan yang terkecil adalah desa. Dusun, dukuh ataupun kampung – kalaupun ada, bukan merupakan wlayah administrasi pemerintahan, melainkan sekedar bagian dari suatu desa, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun (Kasun atau Kadus), Kepala Dukuh ataupun Kepala Kampung, yang di Jawa dinamai dengan ‘Kami Tuwo’. Kata ‘tuwo’ dalam sebutan ini mengingatkan kita kepada jabatan ‘tuha’ dalam sumber tekstual Masa Hindu-Buddha. Atas jasa mereka dalam bidang pemerimtahan, diberikan hak atas pengelolaan ‘tanah bengkok’ selama masa jabatannya . Hal demikian tidak lagi dijumpai dalam sistem pemerintahan ‘kelurahan’. Tergambar bahwa desa/dusun/kampong bukan sekedar wilayah adiministrasi pemerintahan, namun sekaligus kasatuan social-budaya, yang memiliki bingkai sosia dan budaya (socio-cultural frame) yang berakar panjang untuk menata kehidupan yang teratur. Akar sosio-kultural inilah yang sejauh ini belum dimiliki oleh sebagain besar RT dan RW yang ada sekarang.

C. Jaringan Kampung di dan bagi Nusantara

BERSAMBUNG




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *