MENEMPATKAN MASYARAKAT SEBAGAI SUBYEK Oleh: A. Bustanul Arif

Pramoedya Ananta Toer pernah berpesan: “Adillah sejak dalam pikiran.” Mari kita adopsi pesan ini menjadi: “Benarlah sejak dalam pikiran.”  Artinya, dalam tataran pikiran kita harus benar (tepat) dulu, karena jika pikiran (dan pemikiran) kita benar, maka tidakan kita juga akan benar. Begitu pula sebaliknya.

Dalam dunia pemberdayaan ataupun dalam kerja-kerja sosial dan kebudayaan yang berorientasi pada transformasi sosial, menempatkan masyarakat sebagai subyek perubahan (transformasi) sangatlah penting. Tanpa positioning ini maka tujuan transformasi menjadi kontraproduktif. Masyarakat hanya akan menjadi obyek yang nilainya tak lebih dari sekedar benda, bukan entitas yang hidup dan punya nilai.

Sebagai insan intelektual yang punya komitmen sosial untuk ikut andil dalam upaya transformatif membangun manusia, landasan berpikir yang benar mutlak diperlukan. Hal ini untuk menghindari kesalahan dalam tindakan yang berasal dari kesalahan berpikir dan bersikap. Pertama-tama kita harus “melihat” masyarakat sebagai sebuah entitas (individual dan sosial) yang hidup dan memiliki nilai serta kecenderungan positif untuk tumbuh dan berkembang. Kemudian kita akan mengonsolidasikan segala potensi yang memungkinkan untuk kita kelola bersama-sama mereka (sebagai aktor utama alias subyek sebuah proses transformatif).

Seringkali terjadi, kita terjebak menganggap masyarakat bodoh, tidak tahu dan tidak bisa apa-apa. Padahal, sesungguhnya mereka tahu dan bisa. Hanya terkadang tidak (atau kurang) memiliki keberanian dan kepercayaan diri untuk bergerak, dan juga hanya berbekal sedikit ilmu (pengetahuan dan informasi) dan mengandalkan pengalaman yang masih membutuhkan interaksi dengan ruang kehidupan yang lebih luas.  Yang dibutuhkan mereka adalah stimulus, mediasi, fasilitasi, dan motivasi dengan pola pendampingan yang “memberdayakan” mereka.

“Memberdayakan” ini menjadi kata kunci yang jika kita bedah akan menemukan banyak turunan dan akar (prinsip) yang harus kita jadikan pijakan untuk bekerja secara positif dan strategis (berdimensi luas dan berjangka panjang). Sebelum ke sana, mari kita bahas dulu terminologi “memberdayakan” ini.

Secara harfiah “memberdayakan” berasal dari kata dasar “berdaya” yang artinya: mampu. Memberdayakan berarti “membuat mampu” seseorang.  Mampu apa? Tentu saja mampu “menyadari” potensi dirinya dan kemudian mampu “mengelolanya” menjadi sesuatu yang produktif. Dan sesuatu itu dinilai produktif ketika membawa dampak kebaikan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dan lingkungannya (dunia).

Nah, ketika kita berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat berarti pekerjaan pertama kita adalah membangun kesadaran masyarakat akan nilai dan potensi dirinya sebagai manusia yang secara lahiriah memang sudah dibekali dengan bibit-bibit potensi yang diinstal di dalam dirinya melalui pikiran dan emosinya (hati). Yang kedua adalah membuat mereka termotivasi (motivated) untuk bergerak melakukan perubahan dari sesuatu yang biasa saja atau belum memiliki nilai produktif (karena belum disadari) menjadi sesuatu yang bernilai produktif alias memiliki mermanfaat (karena sudah disadari). Pekerjaan yang kedua ini memang tidak mudah, seperti halnya pekerjaan yang pertama, karena tantangan yang dihadapi adalah karakter yang sudah kadung terbentuk oleh lingkungan (keluarga dan masyarakat) dan juga kepercayaan yang sudah mendarah daging, baik yang bersifat dogmatis (pengaruh agama) maupun yang bersifat mistis (kecenderungan pada irasionalitas – yang bersumber pada minimnya informasi dan pengetahuan). Karakter inilah yang membentuk perilaku mereka sehari-hari, mulai dari cara berpikir dan bertindak hingga orientasi dan kemauannya untuk berubah dan berkembang.

Berikutnya adalah mengorganisasikan dan mengatur (to manage)mereka, baik yang sudah memiliki kesadaran baru dan telah termotivasi maupun yang masih sulit untuk membuka diri, agar masing-masing bisa terlibat untuk menjalankan fungsi sosial yang dirancang untuk sebuah perubahan fundamental, yaitu kecenderungan mereka secara kelompok untuk secara bersama-sama melakukan sesuatu yang positif dan produktif. Dan kata kuncinya untuk ini adalah “manfaat.” Harus ada manfaat nyata yang dirasakan oleh mereka, sehingga mereka akan mampu menilai berdasarkan pemikirannya sendiri bahwa yang mereka lakukan ini sesungguhnya bermanfaat bagi mereka sendiri. Mereka harus bisa merasakan nilai tambah (yang positif) pada aktifitas kolektif yang dilakukan. Ini sekaligus menjadi tolok ukur berhasil tidaknya sebuah gerakan transformatif.

Ketika hal ini bisa dilakukan, maka sebenarnya kita telah ada pada jalur kemajuan yang progresif. Artinya secara transformatif telah terjadi pertumbuhan yang positif dan terukur yang secara nyata telah memiliki implikasi sosial yang baik.

Berikutnya adalah mengelola konflik yang mungkin (dan seringkali) terjadi. Dalam perjalanan sebuah gerakan transformasi atau kerja pemberdayaan, kemampuan mengelola konflik menjadi prasyarat penting untuk dimiliki. Hal ini karena potensi konflik tetaplah ada (kalau tidak bisa dikatakan besar), karena yang kita hadapi dan kita libatkan adalah masyarakat yang masing-masing individunya memiliki pikiran yang berbeda-beda dan juga kepentingan. Kepentingan inilah yang biasanya menimbulkan konflik yang biasa dikenal dengan konflik kepentingan (conflict of interest).

Ketika sesuatu itu masih belum ada hasilnya (manfaat yang positif) biasanya konflik ini sangat kecil. Tetapi saat hasil besar mulai tampak dan bisa dilihat banyak orang, maka konflik kepentingan ini akan semakin membesar. Jangan sampai kita sebagai fasilitator atau mediator atau stimulator sebuah kerja pemberdayaan malah terlibat dalam konflik itu. Kita harus bisa netral, bahkan dari kepentingan kita sendiri. Karena seringkali godaan terbesar ketika kita telah berhasil membangun dan mengorganisasikan sesuatu di masyarakat adalah kepentingan kita sendiri untuk ambil bagian (keuntungan) di dalamnya. Ini haram sesungguhnya di dunia pemberdayaan, kecuali yang kta lakukan itu strategis untuk sebuah kelangsungan produktifitas jangka panjang yang memberi dampak lebih banyak dan lebih baik bagi masyarakat (sustainable).

Intinya adalah subyek serta tujuan akhir kita adalah masyarakat itu sendiri, bukan kita. Maka kemudian tidak menjadi teralu penting lagi eksistensi kita ketika masyarakat mulai berdaya. Kita harus rela untuk “bunuh diri” eksistensi ketika masyarakat telah mmpu dengan percaya diri meneguhkan dirinya sebagai inti dari perubahan. Dan kita harus rela ketika manfat terbesar itu dirasakan dan dimiliki oleh masyarakat. Karena itu berarti kerja pemberdayaan kita, kerja transformasi kita telah berhasil. Biarlah kemudian kita berada di balik layar, tenggelam dalam kepuasan sosial kita karena kita telah berhasil memberdayakan masyarakat dengan membuat masyarakat menyadari dan mengakui bahwa perubahan itu karena mereka, bukan karena kita.

Lalu apa yang mesti kita lakukan selanjutnya? Tentu melakukan pemberdayaan lagi, dengan subyek masyarakat yang lain. Karena di negeri ini masih banyak masyarakat yang perlu diberdayakan. Cita-cita besar: MASYARAKAT TRANSFORMATIF INDONESIA terpampang begitu jelas di langit Nusantara. Mari kita terus bergerak mengupayakannya.

 

Kampung Kutai, 9 Juni 2017




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *